Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan

Kedudukan

  1. Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian  khusus peternakan dan perikanan  sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan  pertanian  khusus peternakan dan perikanan.
  2. Dinas Peternakan dan Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  3. DinasPeternakan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala.

 

Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang  pertanian  khusus peternakan dan perikanan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja  di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
  3. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan, kesehatan  hewan dan perikanan;
  4. Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan   di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
  5. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
  6. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Dinas;
  7. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sekretaris

Mempunyai  tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan dinas serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Sekretaris  mempunyai  fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
  2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis  bidang peternakan dan perikanan;
  3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat ;
  4. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, kearsipan, pengelolaan perencanaan program  dan penyusunan pelaporan;
  5. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas  dan pertanggungjawaban keuangan;
  6. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bidang Produksi Peternakan

Mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan petunjuk teknis di bidang Produksi Peternakan, serta melaksanakan pembinaan, pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi yang meliputi pengembangan pakan ternak, pembibitan ternak serta pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi produksi peternakan.

Bidang Produksi Peternakan mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di bidang produksi peternakan;
  2. Perumusan rencana kegiatan dibidang produksi peternakan dan evaluasi sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis dibidang produksi peternakan;
  3. Pelaksanaan dan evaluasi, pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi;
  4. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana dibidang produksi peternakan;
  5. Pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana di bidang produksi peternakan;
  6. Pelaksana bimbingan teknis di bidang pakan ternak, pembibitan ternak dan pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi produksi peternakan; dan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bidang Agribisnis Peternakan

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang agribisnis peternakan serta melaksanakan penyebaran dan pengembangan,pembinaan  permodalan dan bina usaha agribisnis peternakan.

Bidang Agribisnis Peternakan, mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di bidang agribisnis peternakan;
  2. Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang agribisnis peternakan dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana agribisnis peternakan;
  3. Penyusunan rencana kegiatan agribisnis peternakan, evaluasi, sebagai pedoman dan petunjuk teknis di bidang agribisnis peternakan;
  4. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyebaran dan pengembangan serta di bidang permodalan dan  bina usaha.
  5. Pemberian layanan teknis di bidang agribisnis peternakan;
  6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana di bidang agribisnis peternakan; dan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta  melaksanakan pembinaan  di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja kesehatan  hewan  dan  kesehatan  masyarakat  veteriner;
  2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis, pembinaan dan pengembangan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  4. Pembinaan dan pengawasan  pada kelompok masyarakat dan organisasi, yang melakukan kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  5. Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Obat hewan;
  6. Pemberian bimbingan dan pelayanan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
  7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya



Bidang  Perikanan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan perikanan serta melaksanakan bimbingan dan pembinaan serta pengawasan budidaya ikan. Bidang PerikanaN.

Bidang  Perikanan mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di bidang perikanan;
  2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis, pembinaan dan pengembangan di bidang perikanan;
  3. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan  teknis peningkatan produksi dan pengolahan perikanan, pengadaan dan pemanfaatan sarana perikanan;
  4. Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan Bina usaha tani dan perairan umum perikanan;
  5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang perikanan; dan
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



UPTD Peternakan dan Perikanan

  1. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Purwodadi dan Tawangharjo.
  2. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Wirosari dan Ngaringan.
  3. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Kradenan dan Gabus.
  4. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Pulokulon, Toroh dan Geyer.
  5. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Penawangan dan Karangrayung.
  6. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Godong dan Gubug.
  7. UPTD peternakan dan Perikanan Wilayah Tegowanu, Tanggungharjo dan Kedungjati.
  8. UPTD Peternakan dan Perikanan Wilayah Grobogan, Brati dan Klambu.


UPTD Rumah Potong Hewan UPTD Rumah Potong Hewan

  1. Getasrejo



UPTD Balai Benih Ikan UPTD Balai Benih Ikan

  1. UPTD Balai Benih Ikan Karangrayung.
  2. UPTD Balai Benih Ikan Karangasem.



Kelompok Jabatan Fungsional.